Kalau Ethiopia miskin itu wajar, sumber daya dan kondisi geografis negaranya yang membatasi sehingga masih harus mengharap donasi dari Negara lain. Kalau Timor Leste masih menjadi negara termiskin di dunia, maklum saja, baru seumur jagung. Tapi bagaimana jika ada kelaparan di Indonesia, ada bayi kekurangan gizi di tanah berjuluk gemah ripah loh jinawi ini. Ingat sepotong bait lagu Koes Plus “kata orang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” Kalau memang Indonesia begitu adanya, tentu berita kelaparan merupakan sebuah hal mustahil dan kalau terjadi merupakan sebuah lelucon dahsyat yang merupakan aib bagi siapapun yang bertanggung-jawab dengan kondisi bangsa.
Sekedar mengingatkan, Indonesia merupakan negara maritim, agraris plus negara dengan potensi 200 juta jiwa lebih. Secara logis, apa yang tidak dapat dilakukan oleh negara dengan semua potensi itu. Tapi kasus kelaparan dan kemiskinan merupakan fakta yang terhampar, setidaknya di dalam situs resmi Depkominfo terdapat angka 37,1 juta jiwa rakyat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan- tidak jelas standar seperti apa yang disebut miskin disini. Angka itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan 200juta nya, tapi angka itu sudah cukup besar untuk membuat derajat bangsa ditempatkan pada level yang sangat rendah dimata dunia.
Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Industrial Country dan melupakan kodrat sebagai bangsa agraris dan maritim merupakan kesalahan pengelolaan negara yang fatal. Sektor pertanian yang seharusnya merupakan andalan negara dalam perekonomian justru semakin tergerus arus industrialisasi. Secara budaya, konsep tatanan hidup kekeluargaan dan gotong-royong dalam bermasyarakat yang sesungguhnya merupakan salah satu solusi memerangi kemiskinan justru tenggelam oleh kultur kapitalis dan individualistis yang tumbuh subur bersama industrialisasi. Pembangunan yang terlihat nyata secara fisik di kota-kota besar ternyata tidak membawa imbas positif kepada masyarakat di daerah yang sebagian mereka masih menyantap nasi aking untuk bertahan hidup. Fakta ini jelas merupakan sebuah indikator bahwa bangsa ini belum saatnya menjadikan lahan industri sebagai andalan perekonomian.
Jika kita kembali melihat semua potensi Indonesia sebagai negara agraris, dan dikomparasikan dengan keadaan rakyatnya yang masih kelaparan, akan muncul kesan bahwa bangsa ini bukan bangsa yang pandai bersyukur. Bagaimana tidak, kondisi ini sama saja dengan kondisi “seekor sapi yang mati kelaparan ditengah hamparan padang rumput.” Sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang tersedia mulai dari level buruh hingga golongan berdasi, bukannya mensejahterakan bangsa sendiri, ternyata justru dilirik dan dinikmati oleh pihak asing dan pada akhirnya kita terkondisikan untuk memiliki ketergantungan yang tinggi pada pihak asing. Lihat saja hutan kita yang konon berkurang seluas lapangan sepakbola setiap menitnya, benarkah kebutuhan dalam negeri kita akan kayu setinggi itu?
Dengan kondisi alam yang luas dan letak geografis yang menunjang, memang Indonesia selayaknya menjadi negara petani. Kodrat inilah yang kita lupakan, di negara yang disebut- dan memang seharusnya disebut- negara petani, kasta sosial yang diberikan pada petani adalah kasta yang rendah. Kehadiran ribuan sarjana di bidang pertanian pun tidak mampu mengubah image petani yang tetap miskin, kumuh dan tidak mampu meyekolahkan anaknya, mungkin hal ini terjadi karena para sarjana ini tidak pernah bertani atau setidaknya berpikir untuk mengangkat derajat para petani. Lalu siapa lagi yang akan memikirkan nasib para petani yang selalu menjadi korban kebijakan yang dibuat oleh pasar? Pupuk yang mahal dan produksi pertanian yang dibeli dengan harga murah. Ketimpangan-ketimpangan seperti inilah yang pada akhirnya membuat lahan dan iklim yang luar biasa baik untuk pertanian ini pada akhirnya disyukuri dengan cara memarginalkannya dan bahkan membuat rakyatnya untuk melupakannya. Siapa lagi hari ini yang masih bercita-cita untuk bertani? Ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi jika bangsa ini bercermin dan kembali berusaha untuk mengenali siapa sesungguhnya dirinya. Ingat, Indonesia sempat menjadi negara dengan iklim sosial ekonomi yang sangat baik di mata dunia ketika pemerintahan orde baru sukses menggalakkan swasembada pangan.
Nasib para nelayan pun tidak lebih baik daripada petani di negeri ini. Sebagai Negara maritim terbesar di dunia, dan dengan potensi laut yang berlimpah, Indonesia seharusnya sudah mampu menjadi negara yang paling diperhitungkan dari segi ekonomi kelautan. Sudah bukan rahasia lagi kalau sebagian nelayan Indonesia justru lebih memilih berlayar untuk menjual bahan bakar bersubsidi miliknya kepada kapal asing ditengah laut ketimbang menangkap ikan. Tentu saja hal itu dilakukan bukan karena ikan di laut sudah habis melainkan untuk memperoleh tambahan uang demi bertahan hidup dan mengangkat derajatnya. Mental seperti inilah yang dibangun oleh budaya kapitalis, dimana segala sesuatunya diukur dengan angka-angka termasuk martabat. Padahal kalau mau jujur, tanpa membandingkan intelektualitas yang juga diukur angka, etos kerja yang dimiliki para nelayan tradisional atau petani jauh lebih baik daripada birokrat atau orang berdasi di negeri ini. Karena itu sudah sepatutnya petani dan nelayan dianggap sebagai profesi bermartabat sehingga semua sumber daya alam yang merupakan anugerah tidak ternilai ini dapat terkelola dengan baik dan benar-benar menjadi milik rakyat. Selain itu upaya-upaya untuk memberikan pencerdasan berupa penyuluhan dan advokasi terhadap nelayan dan petani harus tetap dilakukan, disinilah seharusnya para akademisi dapat mengambil peran, agar petani dan nelayan di kemudian hari mampu menjadi ujung tombak kebangkitan perekonomian bangsa.
0 komentar:
Poskan Komentar