Bodoh Tapi Kenyang atau Pintar Tapi Lapar, Pilih Mana?

Bodoh Tapi Kenyang atau Pintar Tapi Lapar, Pilih Mana?

“Waktu zaman Soeharto, semuanya serba murah, yang penting rakyat senang, saya mulai narik angkot dari mulai harga bensin empat puluh lima rupiah, lalu naik jadi enam puluh rupiah…belum pernah sesusah sekarang”. Kata sopir Angkot yang segera ditimpali angguk setuju oleh seorang bapak yang duduk disampingnya. Perbincangan yang sama juga biasa kita dengar di warung-warung kopi, pasar, atau warung makan, pokoknya di tempat-tempat rakyat kecil biasa berbagi keluhan. Dan kebetulan hari ini sopir angkot yang terdengar olehku.

Kebetulan aku sedang dalam perjalan menuju tempatku biasa berdiskusi yang juga sering sering dikunjungi oleh kakak-kakak aktivis ’98. “ Kalian beruntung, hidup di jaman yang jauh lebih demokratis, tidak ada larangan bagi kalian untuk ngumpul-ngumpul seperti sekarang, Dulu waktu era orde-baru rakyat dipasung segala haknya, biar otak kosong yang penting perut terisi!”, pernyataan yang juga kutimpali dengan anggukan bingung. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan kisah sopir angkot karena ingin menghargai perjuangan mereka yang katanya telah “membebaskan rakyat”.

Kontras? Jelas. Dua fenomena kontras tersebut seolah meninggalkan pilihan yang tidak enak; ingin bodoh atau lapar? Tentu saja dua-duanya bukan pilihan, semua orang inginnya pintar dan sejahtera. Hal yang sebenarnya merupakan cita-cita luhur reformasi.

---

Mengamati kondisi bangsa hari ini wajar jika keluhan-keluhan seperti yang dilontarkan oleh sopir angkot terdengar hampir setiap hari. Tidak membaiknya kondisi kerakyatan secara ekonomi-lah pemicu utama kembali dibanding-bandingkannya era reformasi dan orde baru. Pada saat rezim orde baru berkuasa, pembangunan dan tata kemasyarakatan memang sangat terjaga, hanya saja semua kesuksesan dan pujian yang diterima dari dalam dan luar negeri membuat negara yang rendah hati menjadi jumawa, sehingga tirani muncul menyingkirkan demokrasi. Menyadari hal tersebut, mahasiswa sebagai intelectual community muncul sebagai pahlawan. Menyanyikan lagu-lagu pembebasan dengan tema “reformasi”. (eng…ing…eng…)

Sepuluh tahun reformasi bergulir, sering muncul wacana untuk membebaskan pemerintahan dari ”bau” orde baru. Namun telah sekian kali pula pergantian kepala negara, tentu beserta kabinetnya, tidak membuat bangsa ini terasa mendekati negeri impian seperti yang ada dalam dongeng reformasi. Sebaliknya, suasana orde baru terasa jauh lebih nikmat. Kita semua mafhum, reformasi merupakan sebuah proses yang akan memakan waktu tidak sedikit, tapi yang jadi masalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan negara juga semakin lama akan semakin memudar. Jani-janji indah saat kampanye tentu menjadi ekspektasi luar biasa bagi rakyat, tapi jika janji tidak dapat terealisasi tentu akan meninggalkan kekecewaan yang juga luar biasa, apalagi kalau berkali-kali, mana ada orang yang mau dikibulin dua kali. Hilang sudah kepercayaan, dan itu sangat manusiawi, apalagi rakyat hari ini bukan rakyat yang kenyang dan bodoh, rakyat hari ini sangat pintar walau lapar.

Betul, kalau banyak orang bilang, kondisi bangsa hari ini tidak lepas dari dosa orde baru. Hutang luar negeri yang membengkak, aset-aset bangsa yang dirampas asing sampai permasalahan disintegritas bangsa seperti di Aceh dan Papua. Semuanya itu merupakan dosa yang diturunkan orde baru dan harus ditanggung oleh pemeritahan era reformasi. Tapi kita juga harus ingat, orde baru menerima bangsa yang tidak kalah kacaunya dari pemerintahan orde lama. Tapi dengan semangat yang benar orde baru mampu menghadirkan perbaikan bagi bangsa ini. Saya jadi teringat dengan pernyataan almarhum Ali Sadikin; ”keadaan ekonomi bangsa pada saat saya memimpin jauh lebih buruk daripada hari ini, tetapi mental kebangsaan saat itu sangat baik. Kondisi bangsa hari ini jauh lebih rumit karena mental bangsa yang buruk”.

Mental buruk? Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Ali adalah hilangnya saling percaya antara rakyat dan pemerintah sehingga yang muncul adalah rasa saling curiga dan berburuk sangka. Pemerintah merasa paling pintar dan rakyatpun jadi pintar sendiri. Mungkin karena hal itu pula sampai hari ini belum ada satu figur pemimpin-pun setelah pak Harto yang mampu menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, mereka memang mampu menduduki kursi-kursi jabatan pemerintahan tapi belum mampu menduduki tempat-tempat kosong di hati rakyat.

Sepuluh tahun sudah berlalu, dan sekarang kita juga sudah kembali diambang pergantian kekuasaan. Hampir semua partai politik yang sekarang jumlahnya nyaris lima puluh biji mengusung tokoh muda sebagai bahan kampanye, steril orde baru, untuk mengisi kursi legislatif dan eksekutif. Dan menurut pengamatan saya, sebagian mereka yang sedang dalam antrean panjang untuk mengisi posisi-posisi itu adalah orang-orang yang dulu pernah menjadi mahasiswa yang ikut ber-euforia ketika Soeharto selesai membacakan pernyataan pengunduran dirinya sebagai presiden republik ini. Memang, membangun bangsa adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tapi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab untuk menuntaskan agenda reformasi, rasanya kita akan sepakat untuk menjawab; mereka yang pernah memulai!

Masih adakah cita-cita luhur itu membekas di pikiran kakanda sekalian? Masih membekaskah keinginan untuk membuat negeri ini menjadi bangsa yang bebas penjajahan, tanah air tanpa penindasan dan bahasa tanpa kebohongan, Sanggupkah mereka menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat dan mengisi satu tempat di hati mereka? Menarik untuk kita tunggu. Sebagai penutup, saya ingin mengutip Goenawan Moehamad dalam catatan pinggir majalah Tempo, entah edisi keberapa, ” Bangsa ini butuh pemimpin, bukan pejabat!”