HMI, Alumninya dan Pilkada

Pilkada tidak hanya sekedar simbol tegaknya demokrasi di negeri ini, dalam proses ini jutaan harapan rakyat ditumpahkan ke beberapa pasangan calon yang sebagian besar mereka tidak mengenal tapi mereka percaya akan membawa negeri ini kearah yang lebih baik. Para kandidat-pun tentu, dan sudah seharusnya, mempunyai niat yang baik dengan membungkus seluruh aspirasi rakyat ini untuk kemudian mereka laksanakan sebagai sebuah amanah, jika terpilih. Akan tetapi sangat disayangkan, seringkali rakyat merasa dikecewakan oleh pilihan mereka sendiri. Calon yang tadinya mereka anggap mampu membawa perubahan ternyata sudah terlena dengan kesibukannya sebagai pejabat teras. Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat (sejak diberlakukannya Otoda) tadinya diharapkan dapat membawa angin segar bagi kemajuan daerah, pemerintah daerah akan lebih concern terhadap daerah yang dipimpinnya karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan daerah. Pemilihan langsung kepala daerah dan otoritas yang dimiliki daerah melalui otonomi juga diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemimpin dengan rakyatnya, sehingga pemimpin akan lebih dihargai sebagai pemimpin rakyat bukan pemimpin sebuah instansi pemerintahan saja. Apapun perkataanya adalah suara rakyat, apapun perbuatannya juga adalah keinginan rakyat. Sebagai contoh pada saat pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM, hanya gubernur Jambi (sejauh yang saya ketahui melalui media) yang bersedia membuat pernyataan menolak atas nama rakyat Jambi, walaupun dia tahu itu tidak akan mengubah apa-apa tapi itulah yang saya maksud dengan suara rakyat. Dia dengan sadar mendengarkan perkataan para pemberi amanah, walaupun hanya akan mempersulit posisinya secara politis sebagai seorang birokrat.
Tapi, yang terjadi dalam banyak kasus, hanya pemilihannya saja yang berjalan langsung, setelah itu akses rakyat ke pemimpinnya tidak pernah langsung.
-----
Independensi, sebuah slogan yang selalu terpampang pada konstitusi sebahagian besar organisasi kemahasiswaan. Bukan hanya sebagai sebuah aturan tapi lebih dari itu merupakan sebuah kebanggaan, dan lebih jauh lagi merupakan sebuah simbol kemerdekaan berpikir dan bersikap. Kemerdekaan yang dimaksud disini tentu tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak, karena kebebasan dalam organisasi kemahasiswaan tentu akan dibatasi landasan ideologis tegak dan berjalannya organisasi yang idealnya juga menjadi landasan berpikir setiap kadernya, sehingga tujuan bersama dapat dicapai walaupun jalan yang ditempuh akan berbeda. Landasan ideologis inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah garis tegas keberpihakan organisasi dan menjadi indikator masih terjaga atau tidaknya independensi sebuah organisasi.
Di HMI kita mengenal dua bentuk independensi; etis dan organisatoris. Secara sederhana, independensi etis adalah suatu kondisi dimana kader-kader HMI tidak terkontaminasi atau menjadi under-bow atau terikat dengan suatu organisasi maupun partai politik manapun diluar HMI yang mempunyai tujuan dan landasan ideologis yang berbeda. Independensi secara organisatoris tentu sudah jelas, HMI harus selalu menjaga kemerdekaanya. Walaupun sudah diatur dalam konstitusi hal ini bukan berarti sudah selesai begitu saja, menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung tentu secuil kebanggaan yang tersisa ini harus benar-benar dijaga. Bagi sebuah organisasi yang memiliki akar kuat yang tertanam ke setiap kadernya, ancaman pembubaran organisasi bukan sebuah hal yang sangat ditakuti, walaupun tidak akan mudah dilalui. Tapi tergadainya independensi dan idealisme merupakan sebuah aib bagi siapapun yang merasa memiliki organisasi tersebut.
Menghadapi proses Pilkada yang akan segera digelar di kota Padang, tentu saja masalah independensi merupakan hal yang patut kita cermati. Ada dua faktor yang menurut saya membuat harga diri bernama independensi ini rawan tergadai. Yang pertama tentunya adalah karena banyaknya kakanda alumni kita yang akan berperan sebagai calon wakil rakyat baik eksekutif maupun legislative. Secara emosional sebagai saudara se-ideologi tentu saja dukungan dari para juniornya sangat diharapkan. Kedua, libido politik para kader HMI pada hari ini, yang dalam view point saya semakin tinggi. Bukan suatu hal yang selalu buruk, karena pembelajaran berpolitik merupakan sebuah “bonus” dalam ber-HMI. Tetapi dalam menghadapi proses pilkada tentu membutuhkan kecermatan dalam mengambil sikap sehingga tidak sampai menggadaikan kehormatan organisasi atau idealisme individu bagi kader yang masih merasa memilikinya. Lalu seperti apa seharusnya apa seharusnya HMI bersikap dalam pesta demokrasi ini?
Dalam doktrin mission-nya HMI dengan tegas menyatakan keberpihakannya kepada kaum mustadh’afin (kaum tertindas). Dalam hal pilkada kita tidak akan melakukan advokasi atau audiensi untuk membela mereka yang sudah terlanjur tertindas, tapi kita berusaha mencegah mereka menjadi tertindas. Selama masa kampanye, rakyat akan dibuai dengan janji-janji manis dari para kandidat, janji-janji inilah yang jika tidak terpenuhi akan menindas rakyat secara fisik dan mental. Sudah selayaknya disini HMI sebagai bagian dari rakyat ikut mengawasi proses kampanye dan membuat semacam record yang nanti akan berguna dalam melakukan pengawasan dan melakukan advokasi terhadap mustadh’afin.
HMI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan, tapi bicara politik kita sering berpura-pura lupa kalau HMI juga organisasi mahasiswa. Mahasiswa yang sudah tergabung kedalam organisasi kemahasiswaan tentu tidak sama dengan mahasiswa kebanyakan. Di organisasi kita benar-benar diberikan diberikan dorongan untuk selalu membaktikan ilmu kita untuk kemaslahatan rakyat. Dengan kata lain mahasiswa sebagai kaum intelektual yang paling dekat dengan rakyat, disini merupakan jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Kader HMI, yang secara tidak langsung telah memperoleh pembelajaran politik secara praktis, dan sikap kritis yang dimiliki oleh setiap kader HMI akan sangat berperan membantu menafsirkan setiap bahasa politik yang keluar dari mulut para kandidat yang bukan tidak mungkin menjerumuskan kepentingan rakyat. Dengan hal seperti inilah libido politik tadi seharusnya disalurkan. Lalu bagaimana jika kandidatnya adalah senior atau alumni kita di HMI?
Menurut saya sudah seharusnya jika--apalagi dalam moment seperti Pilkada--HMI lebih banyak berdialog atau berinteraksi dengan rakyat daripada dengan para pejabat atau mereka yang masih berkepentingan. Hubungan dengan para pejabat dan orang penting juga harus tetap dijaga guna mendiskusikan kemajuan daerah dan kemaslahatan rakyat, itu saja! Memang tidak perlu ada dikotomi antara golongan tua dan muda dalam berpolitik. Yang tua akan menjadi guru untuk mentransfer nilai-nilai dan pengalaman, yang muda akan selalu hadir untuk mengingatkan yang tua jika mulai pikun terhadap nilai-nilai itu. Sebagai intelektual yang segar, bukan tidak mungkin kita hadir dengan ide –ide atau solusi yang mencerahkan. Bukankah untuk itu kita masih ada? Sekali lagi, independensi adalah kehormatan!